Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Ini kerja keras birokrat dengan harapan agar uang bisa sampai dengan solusi pas dan tepat.
Itu keyword-nya," tegasnya.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir,
mengatakan pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang
terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah
memberikan tambahan dana bagi masyarakat pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah untuk
mendorong konsumsi masyarakat.

Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menilai stimulus tambahan
penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Program stimulus itu, kata Erick, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4
bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak
akan terjadi penyalahgunaan," paparnya.

Ia menambahkan percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan
dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku
masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Ia mengatakan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak
dan saling berkesinambungan seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program
keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.

"Dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan
realisasi bantuan tersebut secara tepat," ucapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu
mengatakan, pemerintah akan mengakselerasi penyelesaian skema bantuan tunai ini. Sebab,
efektivitas dampak bantuan sosial dari pemerintah saat ini adalah kecepatan untuk sampai ke
kelompok target penerima.
"Bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima," ujarnya.

Febrio memastikan, skema yang akan digunakan nantinya akan dibuat secara efisien dan
bertanggung jawab. Kini, pemerintah sedang menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan
mengingat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan terkait tenaga kerja.

Selain bantuan tunai ke pekerja, Febrio menambahkan, pemerintah juga tengah finalisasi skema
bantuan produktif ke ultra mikro. Bantuan ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan hibah
yang bisa digunakan pelaku usaha ultra mikro untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Febrio menjelaskan, bantuan produktif ini mendetailkan apa yang telah diumumkan Presiden
Joko Widodo sebelumnya. "Yaitu, memberikan Rp 2,4 juta kepada pengusaha ultra mikro, seperti
tukang satai dan tukang soto," ucapnya.

Febrio mengakui, tantangan besar pada masa krisis saat ini adalah bagaimana pemerintah
memberikan dukungan langsung ke jutaan orang dengan tata kelola yang baik dan bisa
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk sabar menanti
finalisasi skema yang kini terus dibahas secara intensif oleh pemerintah melalui Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

420