Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pemerintah memberikan bantuan
Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta
sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia berharap upaya ini tidak menimbulkan kecemburuan.

Anis mengingatkan bahwa semua sektor terdampak pandemi ini. "Jangan sampai hal ini
menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif
sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis saat dihubungi
Republika.

Anis mempertanyakan pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif
ini. Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini.

Menurut Anis, pemerintah harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena
PHK karena justru mereka yang kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kemenaker, pegawai
yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang. Bahkan KADIN menyebut warga yang menjadi
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

"Pertanyaan saya berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?"
lanjut Anis.

Politikus PKS ini mengatakan salah satu prnyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya
kenaikan harga kebutuhan pokok. Maka itu, pemerintah harus ada upaya pengendalian harga
terutama kebutuhan pokok Di samping itu, kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan
subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Kalangan
menengah ke bawah dinilai sangat terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS
"Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat
justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga lain
lain," kata dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan beberapa stimulus baru yang akan diluncurkan untuk mendorong
konsumsi. Selain bantuan gaji dan dukungan ke ultra mikro, bantuan juga disiapkan dalam
bentuk tambahan bantuan sosial untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah memberikan tambahan dalam bentuk beras sebanyak 11 hingga 15 kilogram untuk
10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,6
triliun.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu bagi penerima kartu
sembako di luar PKH dengan total target penerima mencapai 10 juta orang. Total kebutuhan
anggarannya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan
sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk
mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal kedua.

Dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat.
Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Stimulus tersebut
dalam tujuan mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar..

421