Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu mengatakan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat
terdampak Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember. (Dokumen Biro KLI Kementerian
Keuangan) Dikutip dari Kontan, Presiden Jokowi berencana memberi bantuan berupa bantuan
uang tunai atau gaji kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana pemberian bantuan ini
masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli
masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka
yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos," kata
Yustinus, Selasa (4/8/2020).

Selain memberikan uang tunai, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti
voucher makanan hingga pariwisata.

Wacana pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Menurut kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya senilai
Rp 600.000.

Nah, informasi ini yang harus menjadi perhatian pegawai swasta.

Ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, penerima gaji dari pemerintah haruslah seorang pegawai dari sektor swasta.

Kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji dibawah Rp 5 juta per bulan.

Adapun pekerja dengan gaji diatas Rp 5 juta dipastikan tak akan mendapat bantuan tersebut.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi
rendah atau kurang mampu dan UMKM.

Pemerintah menilai para pegawai juga berhak menerima bantuan tersebut.

"Tapi mengenai nominalnya dan berapa lama bantuan akan diberikan masih difinalisasi," ujar
Yustinus.

Selain nominal dan berapa lama waktu pemberian bantuan, Yustinus menambahkan, pemerintah
juga masih melakukan finalisasi terkait sasaran penerima bantuan tersebut.

Termasuk berapa banyak pegawai yang akan mendapatkan bantuan ini.

Begitu juga dengan validitas data penerima yang hingga saat ini masih disiapkan.

Besar kemungkinan pemerintah akan memakai data BPJS Ketenagakerjaan.

Yustinus mengungkapkan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkan
rencana pemberian bantuan tersebut.

439