Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2021

Ida mengungkapkan, penutupan tersebut dilakukan sejak 28 Desember 2020 hingga akhir
Januari 2021. Namun, ada kemungkinan dapat diperpanjang jika kondisi pandemi Covid-19
dinilai oleh otoritas Jepang yang berwenang, Headquarter for Novel Coronavirus Disease Control,
belum membaik.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/PK.02.03/I/2021 Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan
tertanggal 7 Januari 2021. Dalam surat itu, pemerintah Indonesia pun akhirnya mengambil
kebijakan untuk menutup penempatan PMI di dua negara tersebut untuk sementara. Namun,
bagi calon PMI yang telah terdaftar dalam sisko P2MI, dapat tetap diproses penempatannya
terbatas sampai dengan PMI tersebut mendapatkan kartu tenaga kerja luar negeri elektronik (e-
KTKLN).

Kartu ini merupakan kartu elektronik yang diterbitkan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) sebagai tanda bahwa calon PMI (CPMI) telah memenuhi semua persyaratan
untuk bekerja ke luar negeri, termasuk tercatatnya visa kerja SSW. Secara sederhana, memiliki
e-KTKLN menandakan seseorang berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural.
Mengenai SE tersebut, Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan PMI Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Eva Trisiana menjelaskan, keputusan pemerintah ini prinsipnya
resiprokal. Bila negara tujuan penempatan menutup, tidak mungkin Kemenaker akan tetap
membuka.
"Nanti kasihan PMI kita, tidak diterima di sana. Selain tentunya juga melihat kondisi negara
tujuan penempatan," paparnya.

Jepang kembali menerapkan keadaan darurat pada 7 Januari 2021 lalu untuk beberapa wilayah
seperti Tokyo, Kanagawa, dan Chiba akibat kasus Covid-19 yang terus meningkat. Status
tersebut berlangsung hingga 7 Februari 2021 mendatang.

62