Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 17
Judul Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Bagi Pelaku Koperasi dan
UMKM
Nama Media Lampu Hijau
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg07
Jurnalis eedar
Tanggal 2021-02-05 05:21:00
Ukuran 136x169mmk
Warna Warna
AD Value Rp 27.200.000
News Value Rp 136.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Dalam RPP ini terdapat
beberapa pengaturan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum
untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM
agar dapat mengembangkan usahanya
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Terkait kemudahan,
pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai perubahan kriteria
UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu
dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12
tahun. Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal
dilaksanakan
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Pengaturan perizinan
usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting yaitu UMK tidak akan dikenakan
biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar dan/atau izin
Ringkasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya
mengatakan pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
16
