Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI PELAKU KOPERASI DAN
UMKM
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya
mengatakan pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.

"Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan
pelaku koperasi dan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat
bertumbuh menjadi usaha yang tangguh," katanya.

Ia mengatakan, penyusunan RPP dalam hal pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM itu telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM sejak Oktober 2020. Pembahasannya juga melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
daerah, asosisasi, pelaku UMKM, gerakan koperasi, dunia pendidikan, serta dunia usaha.

Rancangan awal Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, pelindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM yang telah selesai disusun tersebut, kemudian diuji publik pada 5 November
2020 untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan publik atas ketentuan yang telah diatur
dalam RPP tersebut. Uji publik juga sebagai sarana untuk menerima masukan dan saran yang
lebih mendalam terhadap RPP.

Pada proses selanjutnya, RPP yang telah disempurnakan, kemudian pada 17-18 Desember 2020
disosialisasikan kepada pemerintah daerah, asosisasi. pelaku usaha UMKM, dan pelaku koperasi
di beberapa daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Banten, dan DKI Jakarta.
Sosialisasi juga dimaksudkan untuk menerima masukan kembali dalam rangka penyempurnaan
terhadap ketentuan yang telah diatur dalam RPP

"Dalam RPP ini terdapat beberapa pengaturan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka
memberikan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan
pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM agar dapat mengembangkan usahanya," katanya.
Ketentuan tersebut diantaranya kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan
pelaksanaan rapat anggota secara daring serta pelaporan yang dilakukan secara elektonik
maupun manual. Dalam RPP juga diatur mengenai usaha koperasi yang dapat dilaksanakan
sesuai prinsip syariah.

Terkait pelindungan Koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang dapat dilakukan oleh
koperasi serta pemulihan usaha dalam hal terdampak bencana. Pengaturan lainya mengenai
Koperasi adalah terkait pelaksanaaan pemberdayaan koperasi diantaranya penetapan kebijakan
pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan.

Terkait kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai
perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria
UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami
perubahan selama 12 tahun. Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan
dapat lebih optimal dilaksanakan." ujar Arief.

Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nantinya
diberikan kemudahan dalam proses perijinan dimana untuk UMK yang memiliki risiko rendah
terhadap kesehatan, keselamatan. dan lingkungan akan diproses dalam perijinan tunggal yang
terdiri dari perijinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.
17