Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 57
"Sejumlah kebijakan perlindungan dalam status pending seperti Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang pelaut migran dan pelaut perikanan serta rencana aksi nasional perlindungan
awak kapal perikanan," kata Abdi.
Kedua hal tersebut menjadi penting sebab akan menjawab sejumlah masalah awak kapal
perikanan dengan pendekatan program yang holistik dan terintegrasi oleh kementerian dan
lembaga.
Perihal penerbitan peraturan pemerintah tentang pekerja migran bidang perikanan, Kepala Seksi
Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang Rodli menyebutkan pembahasan aturan
turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran telah
berada di Kementerian Kesekretariatan Negara. Menurut dia, pembahasan masih membutuhkan
waktu karena harus menyesuaikan dengan berbagai aturan nasional maupun aturan kemaritiman
internasional.
"Sehingga aturan ketika diterbitkan nanti tidak bertentangan dengan salah satu pasal yang
terdapat dalam aturan internasional," kata Rodli kepada Tempo, 15 Januari 2020.
Meski peraturan pemerintah belum diterbitkan, Rodli menyebutkan ada angin segar dari hakim
Pengadilan Negeri Slawi yang menjatuhkan vonis bersalah bagi Direktur PT Mandiri Tunggal
Bahari, Muhammad Hoji dan Pemilik perusahaan, Sutrisno. Keduanya dinyatakan bertanggung
jawab atas pelarungan jenazah seorang ABK WNI di kapal ikan berbendera Cina, Lu Qing Yuan
Yu 623.
Putusan yang dibacakan 28 September 2020 itu memberikan hukuman penjara 15 bulan dan
denda sebesar Rp 2 miliar. "Putusan itu memudahkan kami bisa memberikan edukasi ke manning
agent lain, agar tidak melakukan perekrutan jika tidak punya izin (pengiriman pekerja migran)
karena bakal dilakukan proses pidana dan dimasukkan ke penjara," kata Rodli.
56
