Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 54
Judul Tajak Kebat Keselamatan Pekerja Migran di Industri Perikanan
Nama Media tempo.co
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1429733/tajak-kebat-keselamatan-
pekerja-migran-di-industri-perikanan
Jurnalis Irsyan Hasyim (Kontributor)
Tanggal 2021-02-04 16:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Thalib (Pekerja migran) Berharap perusahaan masih membayarkan gaji yang belum
dibayarkan
neutral - Thalib (Pekerja migran) Kalau saya teken kontrak itu digaji US$ 300 per bulan
negative - Thalib (Pekerja migran) Cuma Rp 5 juta uang yang dikirim ke Jakarta untuk tiket dan
pengurusan dokumen seperti paspor
neutral - Thalib (Pekerja migran) Tanggal 5 September teken kontrak, berangkat Jakarta ke Fiji
neutral - Thalib (Pekerja migran) Pas di Yon Yu, aman semua. Kapten yang urus semua. Gaji
dan asuransi itu, malah kaptennya bilang, dia berani jamin kalau ada apa-apa,dia jamin dulu
semua baru bisa pulang
negative - Thalib (Pekerja migran) Itu baru sekitar 3 bulan gaji
positive - Thalib (Pekerja migran) Pengen bekerja di Kapal (berbendera) Spanyol saja karena
kondisi lebih layak
positive - Ilyas Pangestu (Ketua Umum SPPI) Duit itu bakal digunakan untuk membayarkan hak
pekerja ini
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Sejumlah kebijakan perlindungan dalam status pending seperti Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang pelaut migran dan pelaut perikanan serta rencana aksi nasional perlindungan awak kapal
perikanan
negative - Rodli (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang) Sehingga
aturan ketika diterbitkan nanti tidak bertentangan dengan salah satu pasal yang terdapat dalam
aturan internasional
53
