Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 103
SOKSI ANGGAP PP TURUNAN CIPTA KERJA LEBIH JAMIN KEPASTIAN BAGI
PEKERJA
, JAKARTA - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ahmadi Noor
Supit mengapresiasi isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja.
Menurut Ahmadi, regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
itu menjadi bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan
jaminan kepastian bagi para pekerja yang mengantongi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
.
Ahmadi mengatakan Pasal 8 Ayat (1) PP No 35 Tahun 2021 mengatur batas maksimal
penyelenggaraan kontrak PKWT menjadi lima tahun. Batas maksimal itu dua tahun lebih panjang
ketimbang yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal
selama lima tahun. Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang
jauh lebih terjamin dibandingkan ketentuan sebelumnya di UU Ketenagakerjaan," ujar Ahmadi,
keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2021).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan sebelumnya Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan
mengatur jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga tahun. Perinciannya ialah dua tahun
kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.
Adapun PP No 35 Tahun 2021 mengatur batas maksimal PKWT selama lima tahun. Selain itu,
PKWT juga dibuat berdasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
"Jika PKWT akan berakhir tetapi pekerjaan belum selesai, masih dapat dilakukan perpanjangan
dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Namun jangka
waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun," kata Ahmadi
mengutip ketentuan Pasal 8 Ayat 2 PP No 35 Tahun 2021.
Ketua Komisi Keuangan DPR 2014-2019 itu menambahkan yang menarik dari ketentuan baru itu
ialah para pekerja menjadi lebih mudah mengakses perbankan. Sebab, pekerja dengan jaminan
masa kerja yang lama bisa menjaminkan penghasilannya sebagai agunan di bank untuk mencicil
rumah atau kebutuhan lainnya.
"Tentu penghasilan pekerja PKWT pun menjadi lebih bankable. Tentu ini akan makin
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT," ungkapnya.
Oleh karena itu, organisasi sayap Partai Golkar tersebut merespons PP Nomor 35 Tahun 2021
secara positif.
"SOKSI sebagai organisasi pekerja menyambut baik ketentuan PKWT sebagai turunan UU
Ciptaker yang jauh lebih menguntungkan kaum buruh dan pengusaha ini," pungkasnya.
102
