Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 108
Aturan itu menetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan
kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub pada Pasal 8 Ayat 1 PP Nomor 35
Tahun 2021.
"Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin
dibandingkan peraturan PKWT yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata dia seperti dikutip Antara.
Selain berdampak pada jaminan kepastian kerja, turunan UU Ciptaker terkait PKWT juga
menjadikan penghasilan para buruh/pekerja PKWT lebih "bankable".
Menurut dia, buruh dengan jaminan masa kerja yang lama penghasilannya bisa dijadikan agunan
di perbankan untuk keperluan buruh mencicil rumah atau lainnya "Tentu saja ini akan makin
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT, sebab dengan masa kerja 5 tahun para pekerja
PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang lebih bernilai dan dihargai oleh perusahaan,
sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja kembali," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, SOKSI sebagai organisasi pekerja yang menjadi sayap Partai Golkar
menyambut baik turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja PKWT yang jauh lebih menguntungkan
bagi kaum pekerja dan pengusaha.
Pada aturan tersebut, jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum
selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja.
Hal itu, kata dia, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya
tidak lebih dari lima tahun, sesuai pasal 8 ayat 2.
Jangka waktu lima tahun dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan lama
yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam ketentuan lama, menyatakan bahwa jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga
tahun dengan rincian dua tahun kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.
[bal].
107
