Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 109
Judul KSPI: UU Cipta Kerja Perbudakan Zaman Modern, Memiskinkan Buruh
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/kspi-uu-cipta-kerja-
perbudakan-zaman-modern-memiskinkan-buruh-1vFCqIJxqsn
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-02-25 13:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat
PP turunan terkait klaster ketenagakerjaan. Pilihan buruh Indonesia sesuai apa yang disampaikan
Bapak Presiden, mengajukan kepada mekanisme hukum bila tidak setuju keberadaan Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang
boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah,
kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi, itu yang disebut
perbudakan modern
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP
yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( ) kembali menegaskan para tetap menolak berlakunya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU
Cipta Kerja. Ini terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Presiden KSPI,
Said Iqbal, menyayangkan aturan klaster ketenagakerjaan tetap digulirkan. Pasalnya saat ini,
para buruh yang menolak UU Cipta Kerja tengah membawa omnibus law ini ke jalur hukum.
KSPI: UU CIPTA KERJA PERBUDAKAN ZAMAN MODERN, MEMISKINKAN BURUH
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( ) kembali menegaskan para tetap menolak berlakunya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU
Cipta Kerja. Ini terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyayangkan aturan klaster ketenagakerjaan tetap digulirkan.
Pasalnya saat ini, para buruh yang menolak UU Cipta Kerja tengah membawa omnibus law ini
ke jalur hukum.
108
