Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 110
"Seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan terkait klaster
ketenagakerjaan. Pilihan buruh Indonesia sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden,
mengajukan kepada mekanisme hukum bila tidak setuju keberadaan Cipta Kerja," jelas Said
Iqbal dalam virtual conference, Kamis (25/2).
Ada banyak masalah yang tengah dipersoalkan KSPI dalam 4 aturan turunan terkait klaster
ketenagakerjaan. Aturan ini yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang PKWT, Alih
Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Seluruh beleid turunan ini, ia khawatirkan membuat susah para pekerja. Bahkan undang-undang
sapu jagad ini menurutnya berpotensi menimbulkan durasi kerja yang panjang dan menyulitkan
buruh secara ekonomi.
"Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang boleh menggunakan outsourcing,
ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan
disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi, itu yang disebut perbudakan modern," ujar Said
Iqbal.
Belum lagi masalah lainnya yang sudah berulang kali disinggung, seperti perubahan pesangon,
jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK).
Aturan terakhir ini, menurutnya hanya akan membikin para buruh kian jauh dari kesejahteraan.
"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh
secara struktural dan kembali pada upah murah," pungkasnya.
109
