Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 104
Judul Serikat Buruh Bakal Demo Tolak Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210225132028-92-
610770/serikat-buruh-bakal-demo-tolak-aturan-turunan-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-25 13:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Terakhir, tentu aksi dalam waktu dekat ini dengan protokol
kesehatan yang ketat akan kami lakukan untuk menolak empat PP tersebut
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Jadi kami tolak itu variabel baru yang aneh-aneh, seolah mau
pintar yang menyusun pp ini tapi tidak mengerti masalah. Jadi, begitu di lapangan tidak bisa
diterapkan
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, inflasi itu kan
penyesuaian harga, berarti tidak ada kenaikan upah terus buruh-buruh sudah kerja 10 tahun
dengan upah minimum, apakah dia tetap punya hak dapatkan value added (nilai tambah)
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Iuran JKP diambil dari JKK dan JKM, betul seolah-olah buruh
tidak bayar dan pengusaha tidak bayar. Logikanya, kalau satu program diambil iurannya maka
manfaat atau benefit program itu turun tidak? Ya pasti turun
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau ini tidak cukup akibat pandemi dari mana (dananya) ya
naikin iuran. Sama seperti Menteri Keuangan ketika uang negara tidak cukup untuk PBI apa yang
dilakukan BPJS Kesehatan, ya menaikkan iuran, jadi ini semacam pemanis saja
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan serikat buruh menolak empat
aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, mereka akan
melakukan aksi demonstrasi secara damai guna menolak regulasi tersebut. Presiden KSPI Said
Iqbal mengatakan serikat buruh menolak empat aturan meliputi PP Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat.
103
