Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

Adapun demi pemerataan, kata Airlangga, pada program tahun ini setiap Kartu Keluarga dibatasi
maksimal dua anggota yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sebagai pembuka tahun,
kuota peserta pada Gelombang ke-12 Kartu Prakerja adalah sebanyak 600 ribu orang.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik
pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku
wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah,
maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota
TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur
dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa kartu
Prakerja ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia.
Pernyataan itu dilontarkan saat ia menjelaskan mengenai tak berlanjutnya program Bantuan
Subsidi Upah bagi pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. "Jika kita lihat pada
anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri
hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU," ujar Ida Fauziyah
kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

Di samping Kartu Prakerja, Ida mengatakan pemerintah juga memperluas program padat karya
di berbagai Kementerian dan Lembaga. Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan
ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program
skilling, upskilling,maupun program untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling .

Pada 2021, pemerintah memang menurunkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial
menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Pada tahun lalu, anggaran sektor ini adalah sebesar Rp 220,39
triliun.

Program yang akan disokong oleh anggaran perlindungan sosial tersebut antara lain bantuan
sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik,
hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran PEN tahun ini yang terakhir
diproyeksikan sebesar Rp 699,43 triliun cukup signifikan digunakan untuk sektor kesehatan.
Anggaran PEN untuk kesehatan pada tahun ini dipatok Rp 176,3 triliun, naik tajam dari realisasi
tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun.

Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga
meningkat. "Kesehatan akan akselerasi Februari hingga Maret," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan
korporasi, Rp 125,1 triliun untuk program prioritas, dan Rp 53,86 triliun untuk insentif usaha.

Dengan anggaran bidang perlindungan sosial yang mengalami penurunan tersebut, Staf Ahli
Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan
pemerintah di tahun ini akan berfokus kepada masyarakat kelompok 40 persen terbawah.

"Dan juga ada beberapa program yang mengarah kepada kelompok menengah atas seperti Kartu
Prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan dan lainnya yang bisa menjadi counter dari masyarakat
menengah ke atas," ujar Kunta.

42