Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

BLK itu sendiri merupakan bagian dari lembaga pelatihan milik pemerintah yang diharapkan
mampu untuk memfasilitasi kebutuhan calon tenaga kerja agar dapat terserap di pasar kerja.
Pelatihan bagi penyandang disabilitas merupakan langkah nyata pemerintah bahwa semua
warga berhak untuk mendapatkan kompetensi yang diinginkan.

Menurut KBBI Daring, inklusi memiliki arti kegiatan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus
pada kelas reguler. Sedangkan inklusif memiliki arti bersifat inklusi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa BLK Inklusif adalah Balai Latihan Kerja yang mendukung dan melaksanakan kegiatan
pelatihan bagi peserta pelatihan yang berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah penyandang
disabilitas.

Pelatihan inklusif harus didukung dengan fasilitas yang inklusif (ramah dan ) serta tenaga
pengajar dengan prespektif inklusi sosial. Sesuai UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, pada Pasal 45 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

BLK Wonojati telah menjalankan amanat tersebut dengan melakukan pelatihan kerja bagi
penyandang disabilitas. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI melalui BLK - BLK lain di
seluruh Indonesia akan terus mengembangkan BLK inklusif yang mudah diakses oleh
masyarakat.

Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh
pemerintah, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sampai turunannya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Salah satu dari fungsi dari Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan adalah memastikan
agar mereka mendapatkan akses terhadap informasi ketenagakerjaan. Dalam mendukung
pemenuhan akses tersebut, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan Dengan
adanya PP tersebut maka akan mendorong Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/
kota untuk terus mengembangkan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan agar para
penyandang disabilitas ini lebih mudah tersalurkan di pasar kerja.
Pelayanan ini dibarengi dengan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh BLK - BLK milik
pemerintah. BLK pemerintah diharapkan menjadi pioner dalam pengembangan BLK inklusif bagi
masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengamanatkan
perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya,
sedangkan perusahaan BUMN dan BUMD sebanyak 2 persen. Penerapan tersebut untuk
menjawab isu penting berupa pasar kerja yang terus didorong untuk menjadi inklusi.
Pemerintah mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmennya dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk tentang hak-hak
ketenagakerjaannya, sehingga cita-cita masyarakat inklusif pun dapat segera terwujud.

47