Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 46
Selain itu, UU Cipta Kerja diyakini juga mampu mendorong peningkatan produktifitas tenaga
kerja dengan mengoptimalkan peran-peran balai latihan kerja.
"Hadirnya UU Cipta Kerja ini juga menjawab tantangan ketenagakerjaan, seperti bonus
demografi yang ditandai dengan tingginya angkatan kerja muda, revolusi industri 4.0 yang
mendorong lahirnya jenis-jenis pekerjaan baru, future job yang berbasis IT," kata Anwar kepada
Kontan.co.id, Kamis (25/2).
Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah
menetapkan peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengukur seberapa efektif dampak UU Cipta
Kerja terhadap tumbuhnya investasi dan lapangan pekerjaan.
"Pemerintah harus membuat roadmap investasi agar bisa secara optimal memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Badan Pengurus
Pusat (BPP) Hipmi, Ajib Hamdani.
Hipmi menilai, Pemerintah harus membuat roadmap investasi agar bisa secara optimal
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nantinya, efektivitas UU Cipta Kerja
harus dapat diukur efektivitasnya. Hipmi mengatakan, ukuran efektivitas, diukur dari dua sisi.
Pertama target kerja dan kedua target hasil.
Target kerja adalah tentang bagaimana pemerintah membuat effort secara aktif, melakukan
promosi ke setiap negara potensial investor dan pembentukan satgas investasi. Sedangkan,
target hasil adalah seberapa banyak target yang bisa terealisasi per periode waktu tertentu.
Sementara itu, realisasi diukur dari komitmen realisasi dan juga ukuran tahapan eksekusi
realisasi. "Insentif-insentif yang diberikan harus terus dikawal, untuk memastikan agar komitmen
investasi terealisasi dengan baik," tutur Ajib.
45
