Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 101
DAMPAK PPKM DARURAT, PAKAR UGM: PEMERINTAH PERLU ANTISIPASI PHK
MASSAL
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai sejak 3 Juli hingga
20 Juli 2021 akan berimbas bagi pengusaha dan UMKM. Ini karena dampak kebijakan PPKM
darurat berisiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara massal kepada karyawannya.
Ini membuat pemerintah diharapkan diharapkan bisa mengantisipasi hal tersebut.
Hal ini disampaikan oleh pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol
UGM sekaligus peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, Selasa
(6/7/2021). Menurut Hempri, pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan
penambahan pengangguran di masa PPKM Darurat.
“Harapannya tetap ada subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM
melalui keringanan pajak dan subsidi listrik,” ujar Hempri dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada
pengusaha agar tidak menambah jumlah pengangguran.
Perlunya harmonisasi
Selain menurunkan angka lonjakan covid yang terus naik, pemerintah dan pihak swasta juga
perlu bekerja sama untuk menghadapi realitas dan risiko dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Perlu ada harmonisasi antara aspek kesehatan dan ekonomi. Nah, saya kira ke depan memang
harus ada grand design yg jelas terkait konsep penanganan pandemi. Pemerintah juga perlu
memikirkan kemungkinan dampak PHK ini,” ujar Hempri.
Hempri berpandangan, sepanjang 1,5 tahun di masa pandemi sebenarnya sudah banyak muncul
bentuk transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi yang perlu direspons
secara cepat oleh pemerintah seperti model-model pemasaran melalui virtual dengan e-
commerce yang sebenarnya menjadi solusi yang bisa dilakukan pelaku UMKM untuk tetap bisa
eksis.
Sinergi dan gotong royong
Meski demikian, kebijakan PPKM darurat saat ini menurutnya tentu sangat berdampak bagi
sektor usaha dengan ditutupnya mal dan restoran. Tentu banyak tenaga kerja dan UMKM yang
terdampak tidak mendapat penghasilan selama PPKM diberlakukan. Namun begitu, sepanjang
pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup maka dampak sosial ekonomi bagi pekerja ter-
PHK perlu dipikirkan.
Menurut Hempri, inovasi dan perbaikan desain program kartu pra kerja bisa menjadi andalan
dan menjadi keharusan agar program ini juga tepat sasaran.
“Fasilitasi pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka yang terdampak wajib dilakukan. Kata kunci
penanganan pandemi ini adalah sinergi dan gotong royong. Pemerintah perlu tegas menegakkan
regulasi. Sedang masyarakat harus tetap patuh dan taat terhadap protokol
kesehatan,”pungkasnya.
100
