Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 144
"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ucap Putri dikutip dalam siaran pers Kemenaker, Kamis
(8/7).
Menurut Putri, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja di
masa PPKM Darurat, maka pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman
dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Ia menambahkan, jika ada besaran upah yang akan diterima pekerja sebagai dampak dari PPKM
Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara
pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di
Jawa dan Bali, di tengah meningkatnya penambahan kasus corona secara signifikan.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor nonesensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor esensial dapat
bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi 50 persen, sementara kritikal 100
persen.
143
