Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 147

Judul               Kemenaker berkomitmen lindungi upah pekerja WFH
                Nama Media          jatim.antaranews.com
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://jatim.antaranews.com/berita/501434/kemenaker-berkomitmen-
                                    lindungi-upah-pekerja-wfh
                Jurnalis            Slamet Hadi Purnomo
                Tanggal             2021-07-08 12:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ya, pekerja tetap berhak dapat
              upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
              menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi hak upah pekerja yang terpaksa harus
              bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat (PPKM) Darurat. "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," kata Dirjen PHI dan Jamsos
              Kementerian  Tenaga  Kerja,  Indah  Anggoro  Putri,  dalam  keterangan  pers  yang  diterima  di
              Jakarta, Kamis.



              KEMENAKER BERKOMITMEN LINDUNGI UPAH PEKERJA WFH
              Jakarta  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  berkomitmen  melindungi  hak  upah  pekerja  yang
              terpaksa  harus  bekerja  dari  rumah  atau  Work  From  Home  (WFH)  di  masa  Pemberlakuan
              Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

              "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja,
              Indah Anggoro Putri, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

              Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh
              pemberi  kerja  atau  perusahaan.  Adapun  terkait  besaran  upah  didasarkan  pada  kesepakatan
              dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.

              Putri menegaskan, demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen
              di masa PPKM Darurat seperti sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapatkan upah.


                                                           146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152