Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 151
Judul PPKM Darurat, Kemnaker: Pekerja Terpaksa WFH Berhak Dapat Upah
Nama Media tempo.co
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1481028/ppkm-darurat-kemnaker-
pekerja-terpaksa-wfh-berhak-dapat-upah
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-07-08 12:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen melindungi pekerja, termasuk perlindungan
dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) 100 persen di masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pada prinsipnya, upah adalah
hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun terkait besaran
upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.
PPKM DARURAT, KEMNAKER: PEKERJA TERPAKSA WFH BERHAK DAPAT UPAH
INFO NASIONAL-Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen melindungi pekerja,
termasuk perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home
(WFH) 100 persen di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau
perusahaan. Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja
antara pekerja dan pengusaha.
Hal tersebut tetap berlaku bagi pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen di masa
PPKM Darurat. "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker,
Indah Anggoro Putri di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.
Adapun jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah, kata Putri, maka pihaknya
mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Putri menambahkan, jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil
dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan. "Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi
terbaik antara pengusaha dan pekerja," katanya.
150
