Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 156
Dia menambahkan, jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil
dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ucap
Putri.
Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah meningkatnya
penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan
Bali.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal
dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi. rmol news logo article
155
