Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 161
Putri menegaskan, demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen
di masa PPKM Darurat seperti sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapatkan upah.
Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja di masa PPKM
Darurat, kata Putri, maka pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman
dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Putri menambahkan, jika ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja
sebagai dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan
dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di
tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20
Juli 2021 di Jawa dan Bali.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal
dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
160
