Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menutup PT Equity Life Jakarta
karena telah melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinai DKI Jakarta, Andri Yansyah
menerangkan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran pada sejumlah perusahaan, salah
satunya pada PT Equity Life yang ditemukan pada Selasa 6 Juli 2021.

TERBUKTI LANGGAR PPKM DARURAT, PT EQUITY LIFE DITUTUP SEMENTARA

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan terkait sidak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa
waktu lalu di PT Equity Life Indonesia dalam rangka mengecek kepatuhan pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi Provinai DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan pihaknya
menemukan tiga pelanggaran serius yaitu perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar
Covid-19 ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.

Lalu, tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antar pekerja, serta
ditemukan ada pekerja yang hamil 8 bulan dan tetap bekerja seperti biasanya. Andri Yansyah
menyatakan telah dilakukan tindakan tegas dengan penutupan selama 3 hari dan penyegelan
dengan catatan khusus yang harus diperbaiki selama penutupan.

“Kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life), serta kami berikan catatan-
catatan khusus untuk dijadikan evaluasi, agar menjadi perhatian dan bisa diperbaiki. Apabila
setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi
50 juta rupiah,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Andri melanjutkan, pihaknya turut menyayangkan bahwa pelanggaran terhadap Ibu hamil
seharusnya tidak terjadi. Jika memang sedang urus cuti, seharusnya diurus sejak awal dokter
mendiagnosa ibu tersebut hamil, bukan sekarang.

“Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full WFH. Hal ini kami berikan perhatian serius karena
menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya,” tuturnya.

Andri juga menyatakan dalam pelaksanaan penegakan aturan, pihaknya berfokus pada sektor
kritikal dan esensial. “Kami Dinsnakertrans justru lebih menekankan pemeriksaan di sektor
kritikal dan esensial. Seperti PT Equity Life ini termasuk sektor esensial. Karena potensi
melanggar protokol kesehatan lebih tinggi, mereka masih ada kegiatan tatap muka/WFO di
kantor,” jelasnya.

Andri menerangkan, terdapat aturan terkait kriteria pegawai yang diizinkan bekerja di kantor.
Misalnya perusahaan A termasuk kritikal yang memiliki 100 pegawai, namun ada ketentuan lebih
lanjut bahwa yang boleh masuk adalah yang betul-betul sehat. Bagi ibu hamil, komorbid, lansia
tidak boleh (WFO).

“Tatkala sektor kritikal dan esensial mempekerjakan orang-orang seperti itu berarti pelanggaran.
Langsung kita tutup,” ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, Andri kembali mengimbau kepada pelaku usaha agar menaati semua
ketentuan dan dapat bekerja sama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai
upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang lebih luas lagi.

157