Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 155
Judul PPKM Darurat, Kemnaker: Pekerja Terpaksa WFH 100 Persen Berhak
Dapat Upah
Nama Media rmol.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/07/08/495518/ppkm-darurat-kemnaker-
pekerja-terpaksa-wfh-100-persen-berhak-dapat-upah
Jurnalis Faisal Aristama
Tanggal 2021-07-08 11:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen dalam melindungi pekerja, termasuk
perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) 100
persen di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah adalah hak
pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun terkait besaran
upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.
PPKM DARURAT, KEMNAKER: PEKERJA TERPAKSA WFH 100 PERSEN BERHAK
DAPAT UPAH
Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen dalam melindungi pekerja, termasuk
perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) 100
persen di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya,
upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun
terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan
pengusaha.
Dirjen Putri menegaskan, demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100
persen di masa PPKM Darurat seperti sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapatkan
upah.
"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ujar Putri di Jakara, Kamis (8/7).
Menurut Putri, adapun jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada
pekerja di masa PPKM Darurat, maka pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan
pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19.
154
