Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 160

Judul               Kemenaker berkomitmen lindungi hak upah pekerja WFH
                Nama Media          jabar.antaranews.com
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://jabar.antaranews.com/berita/289398/kemenaker-berkomitmen-
                                    lindungi-hak-upah-pekerja-wfh
                Jurnalis            Yuniardi Ferdinan
                Tanggal             2021-07-08 11:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ya, pekerja tetap berhak dapat
              upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
              menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi hak upah pekerja yang terpaksa harus
              bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat (PPKM) Darurat. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro
              Putri,  dalam  keterangan  pers  yang  diterima  di  Jakarta,  Kamis,  menyatakan  bahwa  pada
              prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
              Adapun  terkait  besaran  upah  didasarkan  pada  kesepakatan  dalam  Perjanjian  Kerja  antara
              pekerja dan pengusaha.



              KEMENAKER BERKOMITMEN LINDUNGI HAK UPAH PEKERJA WFH

              Jakarta  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  berkomitmen  melindungi  hak  upah  pekerja  yang
              terpaksa  harus  bekerja  dari  rumah  atau  Work  From  Home  (WFH)  di  masa  Pemberlakuan
              Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

              "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja,
              Indah Anggoro Putri, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
              Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh
              pemberi  kerja  atau  perusahaan.  Adapun  terkait  besaran  upah  didasarkan  pada  kesepakatan
              dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.



                                                           159
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165