Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

mengusulkan revisi untuk bidang-bidang yang dapat dimasukkan pada kategori sektor esensial
dan nonesensial serta kritikal agar lebih sesuai dengan kebijakan masa PPKM Darurat.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menjelaskan, usulan revisi
sektor esensial itu mencakup tiga hal. Pertama dalam sektor keuangan dan perbankan, diusulkan
hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada customer service, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.

Kedua, sektor teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet,
pos, dan pekerja media terkait peran penyebaran informasi yang resmi dan benar dari
pemerintah kepada masyarakat. Ketiga pada industri orientasi ekspor, diusulkan agar pihak
perusahaan harus dapat menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor, dan wajib
memiliki IOMKI (Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Untuk semua bidang di atas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.
Sementara bidang yang masuk sektor kritikal diusulkan meliputi kesehatan, keamanan dan
ketertiban masyarakat, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan
pokok masyarakat makanan dan minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan
peliharaan, petrokimia, semen dan bahan bangunan objek vital nasional, proyek strategis
nasional, maupun proyek konstruksi utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah).

Adapun bidang kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi maksimal
dengan kehadiran 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Untuk bidang energi sampai dengan
utilitas dasar dapat beroperasi 100 persen dengan staf maksimal hanya pada fasilitas produksi,
konstruksi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara operasi perkantoran yang bertujuan
mendukung operasional, kehadiran stafnya maksimal 25 persen.

"Dalam waktu singkat, Menteri Dalam Negeri akan segera melakukan revisi terhadap peraturan
sektor esensial, non esensial, dan kritikal ini," kata Dedy dalam konferensi pers perkembangan
terbaru dalam PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali dan PPKM Mikro di wilayah lain di Indonesia,
Rabu (7/7).

Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzitah menerbitkan Surat Edaran tentang
Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan serta
Sarana Kesehatan bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 pada 3 Juli
2021. Ida pun meminta perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja dalam
pelaksanaan PPKM Darurat.

Dedy juga menyebut, Menaker Ida meminta para gubernur untuk mengimbau pengusaha atau
pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan
Penularan Covid-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Bagi para pimpinan perusahaan, Rencana Keberlangsungan Usaha hanya efektif apabila
diterapkan. Sekali lagi saya ulangi pesan Koordinator PPKM Darurat, pelajari dan laksanakan,"
ujar Dedy.

Aturan Perjalanan Internasional Penerapan masa karantina dan bukti vaksinasi lengkap sebagai
salah satu prasyarat perjalanan internasional memasuki Indonesia ditetapkan pemerintah
berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Menurut Dedy, WHO tak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan selama pandemi
Covid-19. WHO menyerukan agar perjalanan internasional selalu diprioritaskan untuk keadaan
darurat dan tindakan kemanusiaan, juga perjalanan personel esensial dan sangat penting seperti
162