Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 143

Judul               Kemenaker Tegaskan Pegawai WFH 100% saat PPKM Darurat Tetap
                                    Berhak Dapat Upah
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparannews/kemenaker-tegaskan-pegawai-
                                    wfh-100-saat-ppkm-darurat-tetap-berhak-dapat-upah-1w5oett9gz9
                Jurnalis            kumparan
                Tanggal             2021-07-08 12:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ya, pekerja tetap berhak dapat
              upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
              menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  terus  berkomitmen  dalam  melindungi  pekerja,  termasuk
              perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus (WFH) 100 persen di masa PPKM
              Darurat. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pada prinsipnya,
              upah adalah hak pekerja yang harus dibayar pemberi kerja atau perusahaan.



              KEMENAKER TEGASKAN PEGAWAI WFH 100% SAAT PPKM DARURAT TETAP
              BERHAK DAPAT UPAH

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (  )  terus  berkomitmen  dalam  melindungi  pekerja,  termasuk
              perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus (WFH) 100 persen di masa PPKM
              Darurat.

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pada prinsipnya, upah
              adalah hak pekerja yang harus dibayar pemberi kerja atau perusahaan.

              Adapun  terkait  besaran  upah  didasarkan  pada  kesepakatan  dalam  Perjanjian  Kerja  antara
              pekerja dan pengusaha.

              Putri menegaskan, demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan 100 persen di
              masa PPKM Darurat seperti sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapatkan upah.


                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148