Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 139
Adapun jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja di masa
PPKM Darurat, maka pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam
Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid -19. Bila ada
penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM Darurat
ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja
dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di
tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20
Juli 2021 di Jawa dan Bali. Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-
esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor
esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
138
