Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 138

Judul               Pekerja Perusahaan yang WFH 100% Berhak Dapat Upah
                Nama Media          investor.id
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://investor.id/business/pekerja-perusahaan-yang-wfh-100-berhak-
                                    dapat-upah
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-07-08 12:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Pekerja  yang  terpaksa
              melaksanakan  WFH  100%  di  masa  PPKM  Darurat  seperti  sekarang  ini,  maka  pekerja  masih
              berhak mendapatkan upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
              menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan
              dalam  hal  upah  bagi  pekerja  yang  terpaksa  harus  Work  From  Home  (WFH)  100%  di  masa
              Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun terkait besaran upah
              didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha. Dirjen PHI
              dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah adalah
              hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.



              PEKERJA PERUSAHAAN YANG WFH 100% BERHAK DAPAT UPAH

              JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memberikan
              perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) 100%
              di  masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat.  Adapun  terkait
              besaran  upah  didasarkan  pada  kesepakatan  dalam  Perjanjian  Kerja  antara  pekerja  dan
              pengusaha.

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa pada prinsipnya,
              upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.

              "Pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100% di masa PPKM Darurat seperti sekarang ini,
              maka pekerja masih berhak mendapatkan upah," kata Putri dalam siaran pers yang diterima
              pada Kamis (8/7).
                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143