Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 180

Judul               PPKM Darurat, Pekerja yang 100 Persen WFH Berhak Dapat Upah
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           PPKM Darurat
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708094553-97-
                                    664823/ppkm-darurat-pekerja-yang-100-persen-wfh-berhak-dapat-
                                    upah
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-07-08 09:52:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ya, pekerja tetap berhak dapat
              upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
              menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  menegaskan  komitmen  untuk  melindungi  pekerja,  termasuk
              dalam hal upah bagi pekerja yang harus bekerja dari rumah (work from home) 100 persen di
              masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  pada  3-20  Juli  2021.
              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan, pada prinsipnya upah adalah
              hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun terkait besaran
              upah didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.



              PPKM DARURAT, PEKERJA YANG 100 PERSEN WFH BERHAK DAPAT UPAH

              Kementerian  Ketenagakerjaan  menegaskan  komitmen  untuk  melindungi  pekerja,  termasuk
              dalam hal upah bagi pekerja yang harus bekerja dari rumah (work from home) 100 persen di
              masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan, pada prinsipnya upah adalah
              hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun terkait besaran
              upah didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

              Putri menyebut, pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat,
              berhak mendapatkan upah.

              "Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ucap Putri di Jakara, Rabu (7/7).
                                                           179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185