Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 181
Jika perusahaan mengalami kesulitan membayar upah pekerja di masa PPKM Darurat, Putri
mempersilakan perusahaan menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Sementara apabila ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis yang memuat
kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujar
Putri.
Sebelumnya, peraturan pada PPKM Darurat yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali menyebut
bahwa seluruh pekerja sektor non-esensial diwajibkan bekerja dari rumah. Sementara bagi
pekerja sektor esensial dan kritikal, dapat bekerja dari kantor dalam jumlah yang dibatasi.
180
