Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

"Pada PPKM Mikro ini, target jumlah minimal testing harian sudah ditetapkan, jadi tidak ada
daerah yang (nanti) mengurangi jumlah testing untuk menekan positivity rate-nya. Selain itu
juga harus dimonitor kontak erat (tracing), karena varian delta ini menyebar lebih cepat,"
katanya.

Dia menjelaskan, testing perlu ditingkatkan sesuai tingkat positivity rate mingguan, dengan
target positivity rate di bawah 10 persen. Misalnya Kota Banda Aceh dengan positivity rate 49,36
per minggu, maka target jumlah tesnya adalah 592 per hari, demikian juga misalnya di Kota
Bandar Lampung dengan positivity rate 41,56 per minggu, maka target jumlah tes 2.333 per hari

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali, pemerintah juga terus
meminta kepada pemda agar meningkatkan kapasitas RS khusus Covid-19 menjadi 40 persen.

"Sekarang ini secara nasional rata-rata IT di RS untuk Covid-19 sebesar 28 persen dari kapasitas.
Untuk di Jawa-Bali rata-rata 31 persen dan di luar Jawa-Bali 19 persen dari kapasitasnya.
Sehingga sekarang didorong untuk mencapai target Kemenkes agar dinaikkan ke 40 persen dari
kapasitas, sekaligus ditingkatkan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan peralatan
kesehatannya,' jelas mantan Menperin itu.

Untuk mendukung pelaksanaan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali dan PPKM darurat
di Jawa-Bali, pemerintah akan memberikan bantuan beras masing-masing 10 kg kepada 20 juta
penduduk. Di mana 10 juta akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10
juta kepada penerima Bantuan Sosial Tunai i(BST)- Nantinya, program ini akan dikoordinasikan
oleh Kementerian Sosial dan Bulog.

I'ada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip
Warsito mengatakan, pihalaiya telah menginstruksikan kepada setiap institusi dan pengelola
keramaian wajib mempunyai Satgas Covid/Rm Penegakkan Prokes yang harus

melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui aplikasi monitoring kepatuhan Prokes BLC.
"Yang dilaporkan antara lain kapasitas normal dari institusi atau pusat keramaian yang dikelola,
lalu jumlah pengunjung harian sebagai bentuk pelaksanaan pengurangan kapasitas sesuai
aturan PPKM Micro. Satuan pelaksana pengawasan prokes lapangan akan melakukan sidak
berkala sebagai evaluasi terhadap laporan yang diberikan jelas Ganip.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Mahar ani mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah
konkret pada masa darurat Covid-19. Menurut Puan, perlu ada terobosan untuk memastikan
masyarakat yang terpapar virus co-rona mendapat perawatan memadai. "Yang dibutuhkan saat
ini adalah rumah sakit darurat, penderita yang bergejala sedang dan berat sudah tidak tahu mau
ke mana lagi karena rumah sakit penuh," kata Puan.

Jadi, harus ada terobosan dalam menangani pandemi Covid-19. Misalnya, mobilisasi tabung
oksigen dari seluruh Indonesia di luar Jawa dan Bali. "Menambah kapasitas rawat dengan
menggunakan kapal, hanggar dan bangunan lainnya," ucap politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Dia
menyarankan pemerintah segera menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-
19 terus melonjak.
Menurut La Nyalla, jika penyebaran terus melonjak, tidak menutup kemungkinan penyebaran
Covid-19 mencapai angka 40 ribu kasus per hari. Jika demikian, tentu saja Indonesia akan
menghadapi hal terburuk. Untuk itu dibutuhkan skenario baru, termasuk mungkin membuka
bantuan negara-negara tetangga.

182