Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 186
KADIN APRESIASI PABRIK DI JATIM MASIH DIIZINKAN BEROPERASI
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali
memasuki hari ke-5 Sejumlah aktivitas dilakukan dengan terbatas dan ketat sesuai dengan
arahan Pemerintah.
Meski dalam keterbatasan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersyukur bahwa
kegiatan produksi di sejumlah pabrik di wilayah Jawa Timur masih diperbolehkan.
Situasi ini dipastikan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha. Kadin menilai, kegiatan
produksi bisa dijalankan sehingga perekonomian di daerah masih bisa bergerak dengan protokol
kesehatan tiga kali lebih ketat.
"Covid-19 bisa terkendali jika semua masyarakat, pengusaha dan karyawan sama-sama sadar
dan taat kepada aturan protokol kesehatan. Industri harus menerapkan protokol kesehatan
ketat," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto
dalam keterangannya, Rabu (7/7).
Untuk itu menurut Adik, vaksinasi harus dipercepat. Dalam hal ini, Pemda setempat harus
kooperatif, harus cepat dan sigap dalam melakukan penanganan.
"Saya sangat mengapresiasi kepala daerah yang cekatan, kooperatif dan selalu melakukan
komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala daerah di sekitarnya. Ini menjadi salah satu
kunci, bersinergi dengan kepala daerah lain dalam menangani penyebaran Covid-19," tuturnya.
Adik menambahkan, percepatan pemberian vaksin sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah
pusat dengan menargetkan satu juta vaksin per hari di bulan Juli dan dua juta vaksin per hari di
bulan Agustus.
Berbagai program vaksinasi digelar oleh pemerintah dengan menggerakkan seluruh elemen.
Pemerintah juga memberikan program vaksinasi untuk UMKM.
Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa selama
periode PPKM Darurat, 3-20 Juli 2021, hanya perusahaan industri dan kawasan industri dengan
izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) serta tergolong sektor esensial dan
kritikal yang dapat beroperasi dengan jumlah staf maksimal sesuai ketentuan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
tentang pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.
Ke depan, Kemenperin akan melibatkan Kadin, Apindo, asosiasi industri, hingga asosiasi kawasan
industri untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri agar pelaksanaan PPKM Darurat
Covid-19 dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, Kemenperin juga akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 di pusat dan daerah dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan di
perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
"Kemenperin akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan operasionalisasi dan
mobilitas kegiatan industri termasuk pelaksanaan prokes di perusahaan industri dan kawasan
industri yang telah memiliki IOMKI, serta akan menindak tegas perusahaan industri dan kawasan
industri yang melakukan pelanggaran IOMKI," tegas Menperin.
Salah satu pabrik di Surabaya yang telah menjalankan protokol kesehatan ketat adalah PT HM.
Sampoerna Tbk. Dengan total tenaga kerja langsung dan tidak langsung sekitar 65 ribu
karyawan, Sampoerna secara konsisten menerapkan protokol kesehatan yang melebihi aturan
yang berlaku.
185
