Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 182
Judul PPKM Mikro Diperketat
Nama Media Riau Post
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis Jpg
Tanggal 2021-07-08 09:40:00
Ukuran 124x218mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 52.080.000
News Value Rp 520.800.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memutuskan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
mikro di luar Jawa-Bali. Pengetatan itu berlaku hingga 20 Juli mendatang. Hal itu dilakukan
sejalan dengan pemberlakuan PPKM darurat Jawa-Bali. Pengetatan PPKM mikro di luar Jawa-Bali
diberlakukan untuk 43 kabupaten/kota yang ada di 20 provinsi, yang notabene memiliki level
asesmen 4.
PPKM MIKRO DIPERKETAT
Pemerintah memutuskan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
mikro di luar Jawa-Bali. Pengetatan itu berlaku hingga 20 Juli mendatang.
Hal itu dilakukan sejalan dengan pemberlakuan PPKM darurat Jawa-Bali. Pengetatan PPKM mikro
di luar Jawa-Bali diberlakukan untuk 43 kabupaten/kota yang ada di 20 provinsi, yang notabene
memiliki level asesmen 4.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pengetatan ini juga diiringi dengan dua
poin penting. Yakni penambahan kapasitas rumah sakit dan penurunan mobilitas masyarakat.
"Mobilitas masyarakat diperketat sehingga malam tidak ada kegiatan. Kegiatan masyarakat
seluruhnya dihentikan pukul lima sore," ujarnya secara virtual, kemarin (7/7).
Tak hanya itu, kegiatan yang memicu kerumunan juga harus dilarang. Kegiatan kumpul
kemasyarakatan, baik untuk hajatan, pembelajaran, maupun peribadatan juga ditiadakan.
Dalam pengetatan PPKM Mikro, kapasitas tempat kerja diharuskan work from home sebesar 75
persen, keterisian dine-in resto atau cafe 25 persen, beserta jam operasional yang hanya sampai
pukul 17.00 waktu setempat. "Sisanya take away, mal dan pusat perbelanjaan ditutup pukul 17
juga, kegiatan lain juga dibatasi sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri," tambah
Airlangga.
Selain itu, seluruh pemda baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk disiplin menjalankan
aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan. Pemerintah Pusat juga mendorong setiap daerah
mematuhi standar testing Covid-19 dari WHO.
181
