Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 163
Judul Perkantoran Jadi Klaster Corona, PDIP Sentil Sikap Gagap Pemprov
DKI
Nama Media detik.com
Newstrend Penyebaran Virus Corona di Perkantoran DKI
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5111324/perkantoran-jadi-klaster-
corona-pdip-sentil-sikap-gagap-pemprov-dki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-28 17:07:05
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta masih mencatatkan angka tertinggi sejak
kasus ini pertama kali ditemukan pada Maret 2020. Tercatat pada Senin (27/7/2020), kasus
positif COVID-19 bertambah 473 kasus. Ini adalah lonjakan tertinggi kelima kalinya yang
tercatat di sepanjang bulan Juli. Sementara beberapa waktu ini muncul sebuah data mengenai
analisis data cluster Perkantoran di DKI Jakarta yang juga menunjukkan meningkatan kasus
positif COVID-19 .
PERKANTORAN JADI KLASTER CORONA, PDIP SENTIL SIKAP GAGAP PEMPROV DKI
Jakarta - PDIP mengkritik Pemprov DKI terkait perkantoran yang kini menjadi klaster
penyebaran virus Corona (COVID-19) . PDIP menyebut Pemprov DKI tak pernah melakukan
pengecekan ke kantor-kantor.
"Nyaris nggak ada pengawas. Contohnya, di perkantoran-perkantoran apakah sudah pernah
dilakukan sidak, misalkan, checking-checking di kantor-kantor, kan nggak pernah kan," Ketua
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).
Gembong menganggap Pemprov DKI seperti orang gagap. Gembong mencontohkan hal itu
terlihat, ketika pasar menjadi klaster, Pemprov DKI baru menerjunkan aparatnya dengan jumlah
banyak.
"Jadi sekarang yang terjadi adalah kayak orang gagap. Yang maksud gagal gini , ketika di
pasar dengar ada klaster penyebaran, maka semua aparaturnya dikirim ke pasar. Sekarang
begitu perkantoran jadi penyebaran, maka semua aparatur dikirim perkantoran. Kan nggak
benar," ucapnya.
Menurutnya, yang terpenting dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah pengawasan. Tanpa
itu, aturan yang telah dibuat sulit terlaksana.
162
