Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 201
lantaran positif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI
Jakarta, Dwi Oktavia menjelaskan, 68 perkantoran itu merupakan data akumulasi sejak PSBB
diberlakukan hingga Minggu, 26 Juli 2020 lalu. "Jadi saat ini sudah ada kantor yang bersih dari
Covid-19. Karena begitu ada yang kena, kita langsung reaktif," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai penyebaran
Covid-19 di Jakarta itu karena minimnya pengawasan. Apalagi perkantoran yang jumlahnya
begitu drastis dan tidak mungkin bisa diawasi satu satu aktifitasnya. Dia menilai Gubernur Anies
Baswedan hanya mampu melempar kebijakan tanpa melakukan pengontrolan maksimal.
"Kebijakan kan sudah dikeluarkan oleh Pemprov, kebijakan shift, artinya waktu masuk kantor
diatur untuk menghindari penumpukan karyawan di kantor, mobilisasi di perkantoran apakah
berjalan efektif? Kuncinya di pengawasan, jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan,
kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar , tapi membutuhkan pengawasan yang
ketat," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakannya
dapat melibatkan masyarakat. Sehingga pengawasan dan sosialisasi pentingnya protokol
kesehatan Covid-19 bisa berjalan dengan baik."Pengawasa nyaris tidak ada, jadi begitu sudah
rame baru muncul, jangan jangan perkantoran seperti itu juga, kantor baru dianggap klaster
maka dia menurunkan seluruh aparaturnya ke kantor. Libatkan masyarakat untuk
mengoptimalkan pengawasan," pungkasnya.
(hab).
200
