Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 196

Berita  terkait    Moda  Transportasi  Kembali  Beroperasi,  Demokrat:  Pemerintah  Harus  Berfikir
              Utuh, Jangan Egois  !  Hal itu penting lantaran dalam perjalanannya, RUU sapu jagad tersebut
              banyak menimbulkan pro dan kontra sejak mencuat ke publik.

              "Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi masyarakat, tidak boleh meninggalkan
              partisipasi publik," tegas anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukriyanto saat
              berbincang dengan  Kantor Berita Politik RMOL  sesaat lalu di Jakarta, Selasa (28/7).

              Terlebih, pemangku kepentingan juga tak bolah lupa bahwa pembuatan UU tumpuan utamanya
              adalah kepentingan rakyat dan melindungi hak-hak masyarakat.

              "Bukan sebaliknya, untuk keuntungan segelitir atau sekelompok orang," imbuhnya.

              Sejatinya,  ia  memahami  penolakan  masyarakat  antara  lain  karena  RUU  Ciptaker  dinilai
              inkonstitusional,  karena  memberikan  kewenangan  kepada  presiden  yang  nyata-nyata
              bertentangan dengan UUD 1945.
              Pemerintah  juga  dinilai  kurang  transparan  dan  tidak  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi
              partisipasi  publik,  khususnya  dalam  penyusunan  naskah  akademik  dan  RUU  sebagaimana
              dimaksud dalam Pasal 88 UU 12/2011.

              "RUU Ciptaker dianggap sangat Pragmatis. Kenapa? Konsekuensi logis dari metode omnibus law
              dalam  RUU  Ciptaker  ini  telah  menimbulkan  pergeseran  paradigma  dan  politik  hukum  dari
              berbagai UU, karena di berbagai politik hukum yang berbeda-beda disatukan menjadi satu politik
              hukum tentang investasi, perizinan, dan iklim usaha," tuturnya.

              Kemudian, karena tidak transapran dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan
              naskah akademik, terkesan pembahasan dan kebutuhannya terburu-buru.

              Moda Transportasi Kembali Beroperasi, Demokrat: Pemerintah Harus Berfikir Utuh, Jangan Egois
              !  "Saya kawatir ada banyak penumpang gelapnya," kata Didik Mukriyanto.

              "Hati-hati! UU yang dibahas secara tidak terbuka, terkesan tertutup dan diburu-buru waktu bisa
              melahirkan UU yang tidak pro kepentingan rakyat dan berakhir kepada penolakan," tandasnya.
              EDITOR:  DIKI TRIANTO    Tag:  DIDIK MUKRIYANTO  DEMOKRAT  OMNIBUS LAW  RUU
              CIPTAKER  .





























                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201