Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 23
Oleh karena itu, ia menyarankan, agar pemerintah dapat membuka informasi terkait
perkembangan Covid-19 secara rinci.
"Pemerintah seharusnya membuka informasi mengenai kluster-kluster penularan secara rinci.
Ini penting untuk kewaspadaan masyarakat dan strategi pengendalian. Di negara lain, seperti
Singapura atau Korea Selatan, ini juga dibuka sehingga orang tahu risikonya," kata Iqbal seperti
dilansir dari Kompas.id .
Ia mengatakan, pembukaan informasi tersebut tidak harus merujuk pada identitas seseorang.
Tetapi cukup pada riwayat perjalanan meliputi waktu dan tempat. Hal itu sekaligus untuk
memudahkan masyarakat yang berada di lokasi dan waktu yang sama untuk meningkatkan
kewaspadaan.
Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman meminta, agar pemerintah
mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.
Menurut dia, kantor di sektor tersebut sebaiknya ditutup sementara dan menerapkan kembali
work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.
"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia,
kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky
seperti dilansir dari Tribunnews , Senin.
Penutupan ini, imbuh dia, juga harus disertai dengan kedisiplinan tinggi dari masyarakat.
Pasalnya, Indonesia tak mungkin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
kembali, yang berdampak terhadap perekonomian negara.
Oleh sebab itu, penting untuk memastikan munculnya klaster baru seperti klaster perkantoran
dengan cara menerapkan WFH. Kerja sif Sementara itu, Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-
19 Doni Monardo menegaskan, pihaknya telah berulangkali mengingatkan pimpinan perusahaan
agar menerapkan sif kerja sesuai protokol Covid-19.
Aturan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabodetabek.
"Perkantoran sudah kita ingatkan agar seluruh perkantoran menaati pembagian kerja dua sif
pagi 07.00-07.30 WIB dan kembali pada 15.00-15.30 WIB dan sif kedua pada 10.00-10.30 WIB
dan kembali 18.00-18.30 WIB," kata Doni usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo
secara daring, kemarin.
Aturan tersebut berlaku umum untuk seluruh perkantoran yang berada di wilayah Jabodetabek.
Sementara itu, secara khusus Kemenpan RB menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 65
Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai ASN pada Instansi
Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek dalam Tatanan Normal Baru.
Penerbitan SE tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka
untuk mengurangi kepadatan transportasi di wilayah Jabodetabek dan mengurangi risiko
penularan Covid-19 yang mungkin diakibatkan dari penumpukan penumpang di stasiun, halte,
terminal dan di dalam transportasi umum.
SE itu juga menjadi pelengkap dari SE Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Meski begitu, Tjahjo mengaku
bahwa penerapan SE Menpan RB Nomor 58/2020 belum maksimal.
22
