Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 251
DIREKSI KARTU PRAKERJA DIGAJI HINGGA RP77,5 JUTA/BULAN, WAKIL KETUA
MPR: TAK SEJALAN REFORMASI BIROKRASI
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan pemerintah, yang
dituangkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2020, yang mengatur gaji direksi Manajemen
Pelaksana Kartu Prakerja.
"Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji
yang selangit, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi
COVID-19," ujar Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Syarief mengatakan Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya
bantuan sosial lain. Dia menilai program itu tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi
menggemukkan birokrasi di Indonesia.
Dia berpandangan bahwa Program Kartu Prakerja semestinya bisa dibawahi atau dibidangi oleh
Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja, sebab tugas dan tanggungjawabnya saling
beririsan dengan tujuan diadakannya Kartu Prakerja.
"Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan
janji Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, tegas Syarief Hasan.
Dia menegaskan hak keuangan dan fasilitas bagi direksi Program Kartu Prakerja tidak main-
main. Khusus Direktur Eksekutif, hak keuangan diberikan sebesar Rp77,5 juta per bulan.
Gaji lima direktur lainnya juga diatur dalam pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut yakni Direktur
Operasi seebsar Rp62 juta, Direktur Teknologi Rp58 juta, Direktur Kemitraan dan
Pengembangan sebesar Rp54,25 juta, Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47 juta
serta Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp47 juta.
Hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima. Hak keuangan ini juga belum
termasuk fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi.
Adapun fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat
eseleon I dan II.
"Bantuan untuk masyarakat belum terealisas sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah
menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak
kepada siapa?" tanya Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai angka besar tersebut sangat tidak efisien
untuk program sekelas bantuan sosial lainnya.
"Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga
akan semakin memberatkan keuangan negara," tegas Syarief Hasan.
Dia mengaku heran dengan langkah Pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa
waktu yang lalu, Pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan
negara dan beririsan dengan kementerian tertentu. Padahal, ada beberapa lembaga yang masih
dibutuhkan.
"Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang
menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai
6,5 persen, menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,9 persen, dan menekan
pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen di zaman SBY," ujarnya.
.
250
