Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

JAKARTA, KOMPAS - Munculnya kluster Covid-19 di perkantoran menjadi peringatan bahwa
pemulihan ekonomi sulit dilalaikan sebelum wabah bisa dikendalikan. Pemilik usaha dan
pengelola perkantoran bertanggung jawab dalam penerapan protokol kesehatan serta
menjamin keselamatan karyawan.

"Penularan di perkantoran menjadi peringatan bahwa Co-vid-19 meluas, tetapi warga hanya
diberi optimisme sehingga kurang waspada," kata Bhima Yudishtira, peneliti Institute for
Development of Economics and Finance (Indef), di Jakarta, Selasa (28/7/2020). Menurut Bhima,
Indonesia tak bisa memulihkan ekonomi sebelum wabah dikendalikan, dan hal itu membutuhkan
keterlibatan semua pihak, termasuk dunia usaha.

"Kini ada ketimpangan. Tingkat manajer ke bawah dipaksa masuk kantor. Sementara pengusaha
atau pejabat bekerja di rumah tanpa memastikan protokol kesehatan diterapkan," katanya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 26 Juli 2020, perkantoran menjadi
kluster baru penularan. Sebelum 4 Juni, ada 43 kasus Covid-19 di perkantoran di Jakarta. Ada
penambahan 397 kasus. Total ada 440 kasus positif Covid-19 di perkantoran di Jakarta yang
berasal dari 68 perkantoran.

Pada Selasa (28/7), kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.748 sehingga total 102.051 kasus.
Korban meninggal bertambah 63 menjadi total 4.901 orang. Berdasarkan data rumah sakit
secara online, jumlah korban jiwa yang terkait atau dengan gejala Covid-19 mencapai 18.201
orang atau bertambah 445 orang dari sehari sebelumnya. Bhima mengatakan, jumlah kasus di
perkantoran diduga jauh lebih besar, terutama perkantoran swasta.

"Banyak keluhan dari pekerja terkait kasus Covid-19 di kantor, tetapi ditutupi karena khawatir
berdampak pada kepercayaan pelanggan," ujarnya. Pemilik usaha dan pengelola perkantoran
mesti memastikan keamanan karyawan.

"Harus dihitung siapa yang sebaiknya bekerja di rumah dan siapa yang bekerja di kantor.
Pastikan protokol kesehatan dijalankan dan mereka terlindungi, termasuk oleh jaminan sosial,"
ujarnya. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, menegaskan,
penularan Covid-19 yang masif teijadi di perkantoran menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Satgas daerah perlu menegakkan aturan dan pengawasan aktivitas di perkantoran," katanya.

Menurut dia, masyarakat berusia produktif diharapkan menerapkan protokol kesehatan agar tak
tertular Covid-19 karena membahayakan kelompok rentan. Dari analisis data penularan Covid-
19 di Indonesia, kasus Covid-19 terbanyak pada usia 18-59 tahun. Adapun 80 persen dari kasus
ke matian terjadi pada usia di atas 45 tahun. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Bayu
Satria, mengatakan, protokol kesehatan tak bisa ditegakkan tanpa sanksi tegas. Di Taiwan,
misalnya, saat ada kasus penularan, otoritas setempat mewajibkan penggunaan masker,
menjaga jarak, serta menyediakan fasilitas cuci tangan di perkantoran dan ruang publik.

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020, ada sanksi bagi pelanggaran
pembatasan sosial berskala besar. Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar dikenai
denda Rp 100.000 hingga Rp 50 juta. Hingga akhir Juni, Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan
denda Rp 370,46 juta dari pelanggar PSBB. Jenis usaha yang dikenai sanksi, antara lain, kantor,
rumah makan, serta layanan pendukung, seperti bengkel dan pertokoan.

Antisipasi

Sejumlah daerah pun mengantisipasi penularan Covid-19 di perkantoran. "Penerapan protokol
kesehatan di kantor tak boleh lengah," kata Sekretaris Daerah DI Yogyakarta Kadarmanta
Baskara Aji.

30