Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 318
dimulai sehingga anggaran bisa terserap dengan cepat," kata Airlangga Hartarto dalam video
conference di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Sebelumnya pendaftaran program Kartu Prakerja tahap empat tertunda, lantaran harus
menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Revisi itu dimaksudkan agar dapat
mengakomodasi rekomendasi syarat kepesertaan dan pendaftaran berbasis online dan offline.
Selain itu program ditunda untuk evaluasi terhadap pelaksanaan tiga gelombang sebelumnya.
Dibuka Akhir Juli Setelah program Kartu Prakerja dimulai lagi, pendaftarannya akan diperketat.
Direncanakan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang empat akan dibuka untuk 500 ribu
peserta. Pendaftaran akan dibuka akhir Juli. Sejak April lalu, jumlah pendaftar Kartu Prakerja
sudah mencapai 11 juta orang lebih.
Sedangkan pelatihan secara luring direncanakan digelar pertengahan atau akhir Agustus apabila
situasi memungkinkan terkait protokol kesehatan Covid-19.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susijiwono mengatakan, sejak 7 Juli
lalu pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020
mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menyempurnakan regulasi sebelumnya.
Ia menyebut, revisi peraturan soal Kartu Prakerja mendorong agar peserta tepat sasaran dan
tepat guna.
"Melalui Perpres 76 ini ada beberapa pengaturan yang sifatnya melengkapi. Terutama tata kelola
dan aspek akuntabilitas. Ada beberapa hal teknisnya yang akan disampaikan. Mulai dari
pengaturan selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja atau
buruh yang terkena PHK dan yang dirumahkan yang membutuhkan kompetensi kerja. Termasuk
pekerja bukan penerima upah dalam hal ini pelaku UMKM yang terdampak Covid-19," kata
Susiwijono, Senin (13/7/2020).
Dalam Perpres Nomor 76/2020 itu juga mengatur peserta yang dilarang mendaftar. Semisal
para pejabat, ASN, TNI/Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN dan lainnya. Pemerintah
menyiapkan sanksi apabila ada peserta yang melanggar kriteria itu.
Susiwijono menyampaikan, revisi regulasi juga mengenai lembaga dan jenis pelatihan yang
berbasis kompetensi kerja nasional atau internasional. Kemudian implementasi program dalam
masa pandemi COVID-19,serta manfaat insentif juga diatur dan diberikan untuk meningkatkan
daya beli peserta penerima manfaat Kartu Prakerja.
Revisi regulasi program Kartu Prakerja itu sudah sesuai dengan rekomendasi sejumlah lembaga,
semisal LKPP, KPK, BPKP, Jaksa Agung dan lainnya.
Atas rekomendasi itu pula pemerintah memperluas susunan komite cipta kerja yang semula
hanya Menko Perekonomian dan beberapa menteri yang dinaunginya, seperti Kemenkeu dan
Kemenaker.
Pada aturan yang baru program ini juga melibatkan enam kementerian/lembaga lainnya. Di
antaranya Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala Polri, Kepala BPKP dan lainnya guna menjaga
akuntabilitas.
Editor: Agus Luqman.
317
