Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Cipta Kerja . Sebab, kepentingan pembuatan Undang-Undang tumpuan utamanya adalah
kepentingan rakyat, melindungi hak-hak masyarakat. Bukan sebaliknya, untuk keuntungan
segelitir atau sekelompok orang.

"Dengan dalih kepentingan apapun, pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa kepentingan
masyarakat di atas segalanya," kata Didik kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Didik memahami hadirnya RUU tersebut menimbulkan kecurigaan publik, mulai adanya
anggapan inkonstitusional hingga tidak demokratis. Kekawatiran dan pandangan publik tersebut
harus dikelola dengan baik, dengan memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk
mendapatkan masukan dari masyarakat luas secara utuh dalam pembahasannya.

"Untuk menjawab kekawatiran publik tersebut pemerintah dan DPR harus transparan dan
melibatkan publik sebanyak mungkin," kata dia.

"Undang-Undang harus dibahas dalam dengan suasana yang tenang, tanpa harus diburu-buru
oleh waktu, apalagi kepentingan, karena Undang-Undang harus dipastikan menjadi payung
hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Didik menambahkan, untuk kepentingan yang sangat mendesak dengan kategori kegentingan
yang memaksa, sistem hukum dan ketatanegaraan sudah memberikan previlige kepada
presiden untuk mengeluarkan Perppu. Ia menegaskan tidak boleh DPR dan pemerintah dalam
membahas Undang-Undang mendasarkan kepada basis ukuran waktu dan kepentingan
sebagaimana menjadi alasan Perppu.

"Undang-Undang yang dibahas secara tidak terbuka, terkesan tertutup dan diburu-buru waktu
bisa melahirkan Undang-Undang yang tidak pro kepentingan rakyat dan berakhir kepada
penolakan," katanya.

"Lantas presiden dan DPR yang dipilih oleh rakyat menjadi representasi kepentingan siapa?
Kepentingan pemilik modal? Kepentingan asing? Mudah-mudahan pemerintah dan DPR tetap
memegang teguh nuraninya," pungkasnya..

315