Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Judul Demokrat: Pemerintah-DPR Harus Transparan dan Libatkan Publik
Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/28/demokrat-
pemerintah-dpr-harus-transparan-dan-libatkan-publik-bahas-omnibus-
law-cipta-kerja
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-07-28 11:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Didik Mukrianto (Anggota DPR fraksi Partai Demokrat) Dengan dalih kepentingan
apapun, pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat di atas
segalanya

neutral - Didik Mukrianto (Anggota DPR fraksi Partai Demokrat) Untuk menjawab kekawatiran
publik tersebut pemerintah dan DPR harus transparan dan melibatkan publik sebanyak mungkin

positive - Didik Mukrianto (Anggota DPR fraksi Partai Demokrat) Undang-Undang harus dibahas
dalam dengan suasana yang tenang, tanpa harus diburu-buru oleh waktu, apalagi kepentingan,
karena Undang-Undang harus dipastikan menjadi payung hukum dan melindungi kepentingan
masyarakat

negative - Didik Mukrianto (Anggota DPR fraksi Partai Demokrat) Undang-Undang yang dibahas
secara tidak terbuka, terkesan tertutup dan diburu-buru waktu bisa melahirkan Undang-Undang
yang tidak pro kepentingan rakyat dan berakhir kepada penolakan

neutral - Didik Mukrianto (Anggota DPR fraksi Partai Demokrat) Lantas presiden dan DPR yang
dipilih oleh rakyat menjadi representasi kepentingan siapa? Kepentingan pemilik modal?
Kepentingan asing? Mudah-mudahan pemerintah dan DPR tetap memegang teguh nuraninya

Ringkasan

Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan pemerintah dan DPR tidak
boleh abai dengan aspirasi masyarakat, tidak boleh meninggalkan partisipasi publik dalam
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, kepentingan pembuatan Undang-Undang
tumpuan utamanya adalah kepentingan rakyat, melindungi hak-hak masyarakat.

DEMOKRAT: PEMERINTAH-DPR HARUS TRANSPARAN DAN LIBATKAN PUBLIK
BAHAS OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam , JAKARTA - Anggota DPR fraksi Partai
Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi
masyarakat, tidak boleh meninggalkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Omnibus Law
314