Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 92
Judul 3 Catatan Pengusaha untuk Anies hingga Ganjar yang Naikkan UMP
2021
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5241472/3-catatan-
pengusaha-untuk-anies-hingga-ganjar-yang-naikkan-ump-2021
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-11-04 18:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Tutum Rahanta (Dewan Penasehat Hippindo) Saya kira beginilah kalau memang sudah
dikelompokkan untuk apa lagi bikin permohonan pengajuan, cukup pemberitahuan, sudah saya
kira itu. Yang kita minta itu pemberitahuan, nggak usah pengajuan lagi. Memang pengajuan
mau ngapain? nggak disetujui gitu? saya tanya, kalau sektornya sudah dikecualikan gitu
negative - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI) Pemerintah
daerah yang sudah terlanjur memutuskan untuk naik (UMP) ya ditunda lah paling tidak sampai
dengan pertengahan tahun depan. Karena kan nggak mungkin kan dicabut, sudah diumumkan.
Jadi paling tidak ditunda kenaikannya lah untuk menghindari jangan sampai terjadi pemutusan
hubungan kerja
negative - Maulana Yusran (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI)) Seharusnya ada sense of crisis juga dong. Fakta di lapangannya kejadiannya kan
sekarang dalam situasi kondisi krisis, di mana perusahaan saja sudah susah untuk bertahan
apalagi kita mau menaikkan upah
negative - Maulana Yusran (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI)) Kelihatannya banyak yang tidak berpikir, pejabat kepala daerah itu berpikir tidak ada
sense of crisis-nya. Sehingga kita itu bingung sekarang kita ini hidup di NKRI atau negara federal,
jadi semuanya itu bisa membuat kebijakan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan kebijakan
presidennya, pemerintah pusatnya. Ini satu keanehan di Indonesia
Ringkasan
Sejumlah kepala daerah memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran agar para
gubernur menetapkan nilai upah minimum 2021 sama dengan 2020.
Sikap kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 mendapat catatan dari para pengusaha.
91
