Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 93
3 CATATAN PENGUSAHA UNTUK ANIES HINGGA GANJAR YANG NAIKKAN UMP 2021
Sejumlah kepala daerah memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran agar para
gubernur menetapkan nilai upah minimum 2021 sama dengan 2020.
Sikap kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 mendapat catatan dari para pengusaha. Berikut
rinciannya:
1. Kebijakan Asimetris Anies Pertama, catatan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dari pelaku ritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat
Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
Anies menetapkan kebijakan kenaikan UMP tahun depan bersifat asimetris. Bagi sektor usaha
terdampak pandemi COVID-19 tidak perlu menaikkan UMP 2021, salah satunya ritel. Tapi
pengusaha di bidang tersebut wajib mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan tidak
menaikkan upah minimum.
"Saya kira beginilah kalau memang sudah dikelompokkan untuk apa lagi bikin permohonan
pengajuan, cukup pemberitahuan, sudah saya kira itu. Yang kita minta itu pemberitahuan, nggak
usah pengajuan lagi. Memang pengajuan mau ngapain? nggak disetujui gitu? saya tanya, kalau
sektornya sudah dikecualikan gitu," kata Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta saat
dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020).
2. UMP Naik Ditunda Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) meminta kepala daerah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021
menunda kebijakan tersebut. Sebab bisnis pusat perbelanjaan sedang tertekan akibat pandemi
COVID-19.
Beberapa kepala daerah yang memutuskan kenaikan UMP, antara lain Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Pemerintah daerah yang sudah terlanjur memutuskan untuk naik (UMP) ya ditunda lah paling
tidak sampai dengan pertengahan tahun depan. Karena kan nggak mungkin kan dicabut, sudah
diumumkan. Jadi paling tidak ditunda kenaikannya lah untuk menghindari jangan sampai terjadi
pemutusan hubungan kerja," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI Alphonzus
Widjaja kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020).
3. Pengusaha Sulit Bertahan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Maulana Yusran mengatakan bisnis perhotelan untuk saat ini bertahan saja susah, apalagi
harus menaikkan upah minimum.
"Seharusnya ada sense of crisis juga dong. Fakta di lapangannya kejadiannya kan sekarang
dalam situasi kondisi krisis, di mana perusahaan saja sudah susah untuk bertahan apalagi kita
mau menaikkan upah," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020).
"Kelihatannya banyak yang tidak berpikir, pejabat kepala daerah itu berpikir tidak ada sense of
crisis-nya. Sehingga kita itu bingung sekarang kita ini hidup di NKRI atau negara federal, jadi
semuanya itu bisa membuat kebijakan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan kebijakan
presidennya, pemerintah pusatnya. Ini satu keanehan di Indonesia," tambahnya.
92
