Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 98
Judul Pengusaha dan Buruh bak Berbalas 'Pantun' Soal Upah 2021
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/219808/34/pengusaha-dan-buruh-
bak-berbalas-pantun-soal-upah-2021-1604484713
Jurnalis Taufik Fajar
Tanggal 2020-11-04 17:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR
dan Persaingan Usaha Suryani) Kita ketahui pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai
20 juta. Data ketenagakerjaan kalau saat ini ada 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh
waktu. Maka itu ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh
negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR
dan Persaingan Usaha Suryani) Apabila masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan upah itu,
karena mereka tidak rugi
negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR
dan Persaingan Usaha Suryani) Pasti kemiskinan bertambah. Maka itu jumlah orang yang miskin
di Indonesia bertambah
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan iimbauan SE
tersebut. ( Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan iimbauan isi
SE Nomor M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta.
PENGUSAHA DAN BURUH BAK BERBALAS 'PANTUN' SOAL UPAH 2021
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan iimbauan SE
tersebut. ( Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan iimbauan isi
SE Nomor M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta.
97
