Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 102
"Mengacu kepada UU 24/2011, kalau ada masalah cashflow suatu program maka bisa
menempatkan APBN, bisa dengan menaikkan iuran. Sekarang pemerintah mau tidak menaikkan
iuran dari pemberi kerja untuk JKP? Kalau tidak mau, ya, bisa enggak dari APBN?" ujarnya.
BPJS Watch sendiri tidak dapat membayangkan berapa besar beban APBN jika program JKP
bergantung kepada kas negara, pun tidak tergambar bagaimana dampaknya saat dana
operasional dialokasikan untuk manfaat JKP.
"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh
pemerintah, harusnya dari APBN, jangan memotong hak peserta," ujar Timboel.
101
