Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Judul Pemerintah Anggarkan Rp6 Triliun untuk Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Cukupkah?
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20201104/215/1313534/pemerintah-
anggarkan-rp6-triliun-untuk-jaminan-kehilangan-pekerjaan-cukupkah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-04 17:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Memang kita harus menunggu
PP itu, nilai dana tunainya [yang diterima pekerja] berapa. Apakah ketika ter-PHK saya dapat
[gaji] maksimal selama enam bulan itu? Tapi kita dapat bayangkan bahwa jumlah PHK terus
meningkat selama masa pandemi Covid-19

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Mengacu kepada UU 24/2011,
kalau ada masalah cashflow suatu program maka bisa menempatkan APBN, bisa dengan
menaikkan iuran. Sekarang pemerintah mau tidak menaikkan iuran dari pemberi kerja untuk
JKP? Kalau tidak mau, ya, bisa enggak dari APBN?

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari APBN,
jangan memotong hak peserta

Ringkasan

Pemerintah menganggarkan paling sedikit Rp6 triliun untuk program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan atau JKP, sebagai subsidi pesangon bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Di
tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, cukupkah dana tersebut? Presiden
Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Senin
(2/11/2020). Aturan yang diwarnai kontroversi itu memuat program baru dari jaminan sosial
ketenagakerjaan yakni JKP, yang berfungsi sebagai 'pengganti' sebagian dana pesangon.

99