Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

5 GUBERNUR TETAP NAIKKAN UMP, PENGUSAHA INGATKAN PENGANGGURAN BISA
MEROKET
Lima gubernur memutuskan tetap memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi di
2021. Padahal pemerintah pusat meminta agar upah minimum tidak naik karena banyak
pengusaha terdampak pandemi corona.

Kelima gubernur yang menaikkan UMP 2021 tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang CSR dan Persaingan Usaha, Suryani
Motik, mengingatkan kepada gubernur yang menaikkan UMP bahwa jumlah PHK bisa semakin
meningkat. Menurutnya, jumlah pengangguran di tahun ini bisa mencapai 20 juta orang.

"Kami khawatir bagi pengusaha akan jadi masalah di lapangan. Kita tahu angka pengangguran
dan PHK naik bisa sampai 20 juta, kemudian data ketenagakerjaan misalnya sampai 8,14 juta
yang setengah menganggur, kerja paruh waktu ada 46,3 juta," ujar Suryani dalam webinar DPP
PAN, Rabu (4/11).

Dia melanjutkan, selama pandemi ini hampir seluruh pengusaha terkena dampak. Pendapatan
perusahaan juga mengalami penurunan.

Selain itu, perekonomian Indonesia yang mengalami resesi di tahun ini juga dinilai memperparah
kondisi keuangan perusahaan. Bahkan menurutnya, banyak perusahaan merugi akibat resesi.

"Yang jelas, dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, enggak mungkin untung, kecuali sektor-
sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMR-nya bagi yang
tidak rugi, itu sedikit sekali," jelasnya.

Selain jumlah pengangguran yang meningkat, Suryani juga mewanti-wanti tingkat kemiskinan
akan meningkat di tahun ini. "Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah
orang yang miskin di Indonesia bertambah," tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
Masa Pandemi COVID-19.

Beberapa wilayah sudah memastikan mengikuti SE tersebut. Namun, saat ini ada juga daerah
yang tidak mengikuti SE itu atau memilih tetap menaikkan minum.

Saat ini, 5 provinsi dipastikan tak mengikuti SE tersebut. Sementara ada 18 provinsi yang
memastikan UMP 2021 tak naik dan 11 provinsi lain belum menetapkan UMP.

103