Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Sejak peraturan tersebut resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus lalu, BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung bergerak cepat untuk melakukan sosialiasi kepada
para pemberi kerja guna memberikan pemahaman terkait bentuk relaksasi dan tata cara untuk
mendapatkannya.

"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional," ujar
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E. Ilyas Lubis pada kegiatan Sosialisasi Relaksasi Iuran
Program Jamsostek yang digelar secara daring, Kamis (24/9).

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Plt. Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker RI Haiyani
Rumondang sebagai keynote speaker, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO Soeprayitno,
serta Direktur Jaminan Sosial Kemnaker RI Retno Pratiwi, dan Deputi Direktur Bidang
Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJAMSOSTEK Zainudin sebagai penanggap. Acara tersebut
juga diikuti 6.350 peserta dari Kementerian/Lembaga, perwakilan perusahaan,
asosiasi/komunitas, dan pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Soeprayitno menekankan agar dalam pelaksanaan kebijakan ini
BPJAMSOSTEK memberikan tata cara yang mudah bagi pemberi kerja demi mengedepankan
kepuasan peserta sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan untuk meringankan tekanan
cashflow perusahaan yang selama ini tertekan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan Haiyani dalam pidatonya menghimbau kepada para pemberi kerja untuk
memanfaatkan relaksasi iuran ini dengan melaporkan data yang sebenarnya kepada
BPJAMSOSTEK. Selain itu bagi yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan seluruh
pekerjanya sehingga terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi.

Dalam paparannya Ilyas menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis relaksasi yang diberikan selama
selama 6 bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Pertama keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) sebesar 99%, atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa
relaksasi.

Keringanan itu diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta bukan penerima
upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama.

Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan
dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya
cukup membayar 1%.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada
kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1% selama periode relaksasi, namun
sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021
dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022. G Guna mendapatkan manfaat ini, peserta
juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke BPJAMSOSTEK.

Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan data
penurunan omzet penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30% sejak Februari 2020
sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan dan akan
langsung disetujui oleh BPJAMSOSTEK.

102